JAKARTA – Pelopor listrik daerah terpencil sekaligus Ketua Yayasan Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), Tri Mumpuni Wiyatno, menegaskan bahwa transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) harus tetap berjalan meski dunia sedang menghadapi ketidakpastian pasokan energi fosil akibat konflik geopolitik di berbagai kawasan.
Menurut Tri Mumpuni, situasi global saat ini justru menunjukkan pentingnya Indonesia mempercepat pembangunan energi bersih berbasis sumber daya domestik agar tidak terus bergantung pada energi fosil yang rentan terhadap gejolak internasional.
“Renewable Energy itu harus, transisi energi harus tetap berjalan,” kata Tri Mumpuni di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Perempuan yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pelopor pembangunan listrik pedesaan berbasis masyarakat itu menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Potensi tenaga air, matahari, panas bumi, biomassa hingga angin tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Baginya, transisi energi tidak hanya berbicara soal pengurangan emisi karbon atau pencapaian target Net Zero Emission (NZE), tetapi juga tentang menghadirkan akses energi yang lebih merata bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Tri Mumpuni mengingatkan bahwa pengembangan EBT tidak boleh hanya didominasi pemerintah maupun pelaku industri. Masyarakat harus diberikan ruang untuk terlibat sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan sumber energi yang ada di wilayah mereka.
“Skema transisi energi ke EBT itu harus melibatkan masyarakat, maka dari itu saya sampaikan bahwa EBT harus digarap dengan mengedepankan prinsip keadilan, masyarakat harus mendapat porsi dalam isu renewable energy ini,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan kunci agar manfaat ekonomi dari energi terbarukan tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat lokal.
Pengalaman tersebut, kata Tri Mumpuni, telah dibuktikan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang ia kembangkan bersama masyarakat di berbagai daerah terpencil sejak dekade 1990-an.
“Pengalaman saya menghadirkan listrik dengan memanfaatkan aliran sungai dengan membangun PLTMH itu bersama masyarakat akhirnya juga mendorong masyarakat untuk memiliki keinginan untuk membangun energi terbarukan. Alat-alat yang kami bangun bersama masyarakat dari tahun 90-an itu sampai sekarang masih berjalan, karena dijaga dan dirawat oleh masyarakat,” tuturnya.
Menurut Tri Mumpuni, keberhasilan proyek-proyek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya penerima manfaat energi, melainkan juga mampu menjadi pengelola sekaligus penjaga keberlanjutan infrastruktur energi terbarukan.
Dalam kesempatan yang sama, Tri Mumpuni juga memberikan perhatian khusus kepada peran generasi muda dalam pengembangan EBT di Indonesia. Ia menilai anak-anak muda memiliki posisi strategis untuk membantu masyarakat menggali dan mengembangkan potensi energi lokal yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.
Karena itu, anggota Dewan Pengarah BRIN ( Badan Riset dan Inovasi Nasional ) ini pun menyambut positif keberadaan Program Patriot Energi yang mendorong kolaborasi antara generasi muda dan masyarakat di daerah 3T.
“Itu program Patriot Energi itu program bagus agar anak-anak muda itu bersama masyarakat di daerah 3T bersama-sama mencari dan mengembangkan potensi EBT yang ada di daerah tersebut, ini salah satu jalan untuk mengembangkan demokratisasi energi dan demokratisasi ekonomi bagi masyarakat Indonesia,” katanya.
Tri Mumpuni menilai konsep demokratisasi energi perlu menjadi bagian penting dari kebijakan energi nasional. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya bergantung pada pasokan energi dari luar daerah, tetapi juga mampu membangun kemandirian energi berbasis potensi lokal.
Lebih lanjut, Tri Mumpuni mengingatkan bahwa target Net Zero Emission 2060 yang telah dicanangkan pemerintah membutuhkan langkah nyata melalui pengembangan seluruh sumber energi rendah karbon yang dimiliki Indonesia.
“Adanya komitmen NZE tahun 2060, Indonesia harus menyiapkan sumber-sumber energi baik juga lewat EBT, air, angin, panas bumi, tenaga surya maupun menghadirkan energi melalui Nuklir, ini semua harus dibarengi dengan komitmen melibatkan masyarakat, rakyat harus diberi tempat dalam pembahasan transisi energi ini,” tegasnya.
Selain energi terbarukan konvensional, ia juga menyoroti berbagai inovasi energi alternatif yang sedang dikembangkan BRIN, salah satunya Petasol, bahan bakar hasil pengolahan sampah plastik melalui teknologi pirolisis yang mulai dimanfaatkan oleh nelayan dan petani di sejumlah daerah.
“BRIN saat ini mengembangkan Petasol, bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah plastik yang diubah melalui teknologi pirolisis, saat ini banyak dipakai oleh nelayan-nelayan. Jadi nelayan itu datang ke bank sampah, mereka beli bahan bakar ini dari bank sampah, juga traktor-traktor petani memanfaatkan bahan bakar cair dari proses pirolisis plastik untuk membajak sawahnya,” jelasnya.
Pada akhirnya, Tri Mumpuni menegaskan bahwa energi merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Karena itu, akses terhadap listrik dan energi harus dipastikan dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
“Rakyat harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses energi, mengakses listrik, ketika rakyat mendapat itu, pastinya rakyat akan lebih semangat melakukan kegiatan ekonomi. Energi dan listrik itu tulang punggung pembangunan ekonomi, harus kita terapkan demokratisasi energi bagi masyarakat, sehingga rakyat mendapat ruang untuk memenuhi kebutuhan energi mereka secara mandiri dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang tersedia di tempat,” pungkasnya.
